Memperluas Pasal Kesusilaan dalam KUHP Bahayakan Perempuan

1474632025973
  • Share
Memperluas Pasal Kesusilaan dalam KUHP Bahayakan Perempuan

Pusat Kajian Perlindungan Anak Universitas Indonesia (PUSKAPA) memandang, bila dikabulkan, permohonan pengajuan uji materi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 284 (tentang Perzinahan), 285 (tentang Perkosaan), dan 292 (tentang Pencabulan) bisa berdampak negatif terhadap beberapa pihak, termasuk perempuan yang aktif secara seksual.

"Mengkriminalisasi perempuan yang aktif secara seksual namun secara hukum belum menikah hanya akan menjauhkan mereka dari layanan dan perawatan yang mereka butuhkan," demikian pendapat tertulis Puskapa yang diterima WomanTalk, Kamis (22/9/2016).

Pengajuan uji materi tersebut diinisiasi oleh kelompok aliansi beberapa organisasi dan individu yang disebut Aliansi Cinta Keluarga (AILA) Indonesia sejak Februari 2016. Sejak Juni 2016, pengajuan tersebut memasuki babak persidangan yang menghadirkan para ahli dari berbagai bidang. PUSKAPA yang mengklaim sebagai lembaga independen yang menyoroti akses anak-anak pada kesehatan, pendidikan, keadilan, dan perlindungan sosial lewat penelitian serta bukti ilmiah, juga menyampaikan pendapatnya dalam salah satu persidangan tersebut pada medio September.

Dalam argumennya, PUSKAPA menilai permohonan uji materi AILA mengabaikan kenyataan bahwa aktivitas seksual menempatkan perempuan dan anak-anak perempuan di posisi lebih berisiko ketimbang laki-laki dan anak-anak laki-laki. Selain risiko kehamilan tak direncanakan (yang bisa berimbas pada kematian ibu, kematian bayi, dan peningkatan risiko bayi lahir kurang gizi), juga adanya ‘biaya sosial’ akibat penyakit menular seksual dan ‘kehilangan keperawanan’.

Bila permohonan ini dikabulkan, bagi perempuan yang aktif secara seksual namun secara hukum belum menikah, ada kemungkinan mengalami kesulitan mengakses layanan kesehatan maupun perawatan yang dibutuhkan ketika terjadi masalah kesehatan karena adanya kendala hukum.

Selain bias pada gender perempuan, PUSKAPA juga menilai permohonan ini bias kelas dan bias perlindungan anak.

Dalam riset-risetnya, PUSKAPA mendapati lebih dari setengah pasangan yang menikah di Indonesia tidak memiliki bukti nikah. Sebagian besar dari orang-orang ini hidup dalam kemiskinan, di daerah terpencil, mengalami disabilitas, atau memeluk agama/kepercayaan di luar enam agama yang diakui Pemerintah.

"Bila permohonan uji materi ini diterima, banyak orang yang telah termarjinalkan dari layanan publik akan berpotensi dipidana. Selain melanggar hak-hak sipil mereka, menempatkan jutaan orangtua di penjara akan memiliki dampak negatif pada anak-anak mereka," dikutip dari keterangan pers.

Demikian pula untuk anak-anak, permohonan ini juga dianggap bias perlindungan anak. Setiap anak perempuan dan laki-laki memiliki hak atas informasi dan layanan kesehatan seksual dan reproduksi. Ketika hak ini tidak terpenuhi, akan sulit bagi mereka menyikapi perubahan dan gairah seksual di dalam diri secara aman dan terbuka.

"Dengan situasi sekarang pun, data BKKBN menunjukkan hanya 52% anak dan remaja Indonesia yang mengerti bahwa hubungan seksual bisa mengakibatkan kehamilan. Melakukan kriminalisasi hubungan seks di luar nikah dan yang dianggap tidak 'umum' justru akan mengasingkan lebih banyak anak perempuan dan anak laki-laki dari informasi yang dibutuhkan, dari diri mereka sendiri, dari orangtua, dan dari komunitasnya. Hal ini dapat membuat anak-anak semakin terpapar pada bahaya yang lebih besar dan meningkatkan jumlah pelanggar hukum berusia anak dan remaja," demikian tertulis dalam siaran pers tersebut.

Dalam pandangannya, PUSKAPA menilai permohonan yang diajukan AILA akan berimbas melarang semua kegiatan seksual di luar pernikahan, meski consensual dan semua perilaku terkait seksualitas yang dianggap menyimpang.

Amicus curiae (keterangan dari pihak ketiga yang bukan pihak berperkara, namun memiliki kepetingan/kepedulian atas perkara untuk membantu persidangan memutus perkara) ini kami buat berdasarkan keyakinan bahwa kebijakan harus ditetapkan berdasarkan bukti dan bukan emosi. MK pun bertanggung jawab untuk membuat keputusan yang memperhitungkan potensi dampak sebuah Undang-Undang, bukan dari niatan yang mendasarinya,” ungkap Co-Director dari PUSKAPA, Santi Kusumaningrum.

Tentang pasal yang mengatur tentang perzinahan, yakni Pasal 284, AILA mengajukan perluasan, dari yang bersubjek pada orang menikah menjadi kepada siapa pun. Untuk Pasal 285 tentang Perkosaan, menurut AILA terdapat kekosongan hukum terhadap korban laki-laki. "Aturan perkosaan hanya berlaku jika korbannya perempuan. Sedangkan jika korbannya laki-laki atau perkosaan terhadap sesama jenis tidak ada aturannya," demikian dikutip dari akun Facebook @ailaindonesia.

Untuk homoseksualitas, AILA menyoroti hukum Indonesia yang kekosongan hukum terhadap orang di atas 18 tahun. "Perbuatan cabul sesama jenis hanya diatur jika dilakukannya terhadap anak di bawah umur 18 tahun. Sedangkan jika dilakukan terhadap sesama jenis yang di atas umur 18 tahun tidak ada aturannya," dikutip dari akun Facebook yang sama.

Tag:
keadilan, PUSKAPA, AILA, perempuan, perlindungananak, anak
  • Share
5 People liked this
LIKE
BOOKMARK